BANTENHUB.ID, CILEGON – Dana sumbangan kampanye ketiga pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terbilang fantastis.
Bahkan nilai Dana sumbangan kampanye untuk para calon dimungkinkan terus bertambah hingga jelang masa pencoblosan.
Hal tersebut berdasarkan pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024.
Dari ketiga peserta pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Cilegon 2024, pasangan calon nomor urut 03 yakni Isro Mi’raj dan Nurrotul Uyun, mendapat dana sumbangan tertinggi dengan total mencapai Rp1.015.000.000 dari perseorangan dan badan hukum swasta.
Sementara itu untuk pasangan calon nomor urut 01 Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, mendapat dana sumbangan sebesar Rp865.000.000 yang berasal dari dana pribadi calon dan sumbangan badan hukum swasta.
Lalu untuk pasangan calon nomor urut 02, yakni Helldy Agustian dan Alawi Mahmud, tercatat memiliki total dana sebanyak Rp463.695.000 yang berasal dari dana pribadi calon dan sumbangan perseorangan.
Komisioner KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni mengatakan, kampanye pasangan calon diatur dalam PKPU 13 tahun 2004 sementara pada PKPU 14 tahun 2024 diatur terkait dana kampanye.
Menurutnya, semua pasangan calon peserta Pilkada Kota Cilegon 2024 sudah patuh menyampaikan LADK maupun LPSDK.
“Untuk LADK dan LPSDK, Alhamdulilah semua pasangan calon di Kota Cilegon sudah patuh menyampaikan LADK maupun LPSDK,” kata Urip Haryantoni, kepada wartawan, belum lama ini.
Urip menjelaskan, LPSDK dilaksanakan pembukuannya sejak tanggal 23 September 2024 hingga 23 Oktober 2024 dan diumumkan melalui lama KPU pada tanggal 26 Oktober 2024.
Setelah LPSDK, selanjutnya KPU juga bakal menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari masing-masing pasangan calon sebelum nantinya akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
Di lain sisi, Urip bilang, dana sumbangan kampanye itu bisa berasal dari perseorangan ataupun badan hukum swasta.
Di mana, dana sumbangan dari perseorangan dibatasi hanya sampai Rp75 juta.
Sementara untuk dana kampanye dari badan hukum swasta, maksimal sampai Rp750 juta.
”Nominalnya yang dibatasi,” terangnya. (Red)