CILEGON, BANTENHUB.ID – Angka setoran retribusi parkir yang janggal langsung membuat Ketua DPRD Cilegon Rizki Chairul Ikhwan bereaksi cepat dan turun tangan.
Pada Kamis, 23 Oktober 2025, Rizki mendatangi langsung Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk melakukan sidak dan memeriksa sistem perparkiran secara detail.
Di lokasi, ia menemukan dugaan kuat adanya kebocoran besar pada pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir di berbagai titik.
Saat memeriksa data UPT Perparkiran Dishub Cilegon, Rizki terkejut karena 30 titik parkir resmi ternyata hanya menyetor Rp250 ribu per hari.
Ia menilai angka itu sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan potensi pendapatan riil dari aktivitas parkir di lapangan yang begitu ramai.
“Dari 30 titik parkir resmi, setoran hariannya cuma Rp250 ribu. Ini benar-benar tidak masuk akal,” ujar Rizki.
Ia menyoroti lemahnya sistem pengelolaan parkir yang masih manual, minim pengawasan, dan rawan bocor di berbagai tahapan penyetoran uang.
Rizki menuding organisasi perangkat daerah penghasil justru membiarkan kondisi ini berlangsung tanpa tindakan nyata untuk menekan kebocoran.
Ia lalu memberi peringatan keras kepada Dishub Cilegon agar segera membenahi sistem retribusi dan menata ulang struktur pengelola parkir.
Desak Evaluasi Total
Menurutnya, Wali Kota Cilegon juga perlu turun langsung mengevaluasi total kinerja UPT Perparkiran yang belum mampu memaksimalkan potensi PAD.
“Potensi parkir di Cilegon besar, harusnya bisa menghasilkan belasan hingga puluhan juta per hari, bukan cuma ratusan ribu,” tegasnya lagi.
Rizki kemudian menyoroti maraknya titik parkir liar dan perbedaan tarif antar lokasi yang semakin memperparah kebocoran pendapatan daerah.
“Yang resmi saja bermasalah, apalagi yang liar. Semua harus dibenahi total kalau kita mau PAD meningkat,” katanya lantang.
Ia menegaskan DPRD akan segera memanggil Dishub Cilegon untuk meminta penjelasan resmi terkait temuan tersebut secara terbuka di rapat dewan.
Selain itu, Rizki mendorong seluruh sistem parkir di Cilegon segera beralih ke digital agar pengawasan lebih efisien, transparan, dan bebas manipulasi.
“Semua sistem harus digital, tarif disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, dan parkir liar wajib masuk data resmi,” ujarnya serius.
Rizki juga meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi parkir agar kebocoran yang selama ini terjadi bisa terungkap dengan jelas.
Ia menegaskan, perlu penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan keterlibatan oknum yang bermain dalam aliran retribusi parkir tersebut.
“Saya minta audit total dan usut oknum yang bermain di retribusi parkir ini, karena jelas merugikan daerah,” tutup Rizki dengan nada tegas. (red)