CILEGON, BANTENHUB.ID – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, akhirnya angkat suara terkait carut-marut yang terjadi di Pasar Kranggot, pasar terbesar dan tersibuk di Kota Cilegon.
Ia menyebut bahwa berbagai permasalahan di pasar tersebut sudah sejak lama menjadi perhatian legislatif, namun hingga kini belum ada pembenahan signifikan dari pihak eksekutif.
“Sejak awal menjabat, saya sudah sidak ke Pasar Kranggot. Ada banyak persoalan yang kami temukan, dari retribusi, penataan, parkir, hingga dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Rizki saat ditemui media, Selasa (8/7/2024).
Menurut Rizki, akar masalah Pasar Keranggot bukan sekadar tata kelola, melainkan juga persoalan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih lemah.
Ia menilai bahwa penataan pasar tak bisa dibebankan hanya kepada satu dinas saja.
“Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan satu dinas saja. Ada peran Disperindag, Dishub, DPKD, DLH, sampai Satpol PP. Semua harus duduk bareng dan buat satu grand design,” tegasnya.
Dorong Relokasi yang Manusiawi dan Tepat Guna
Salah satu masalah yang cukup krusial, lanjut Rizki, adalah persoalan relokasi pedagang.
Ia menyebut banyak pedagang yang mengeluh karena lokasi relokasi dianggap tidak layak, seperti kasus pemindahan ke Hanggar Barat yang sempat menuai penolakan.
“Kalau penolakan terjadi, berarti perencanaan relokasi belum matang. Harusnya ada skema A, B, C. Jangan asal pindah, malah nambah masalah baru,” ujarnya.
Rizki meminta agar setiap relokasi dipersiapkan secara serius, mulai dari kelayakan tempat hingga komunikasi intensif dengan para pedagang.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari konflik sosial akibat penataan yang tergesa-gesa.
Deteksi Jaringan Informal dan Kebocoran PAD
Ketua DPRD juga menyoroti adanya indikasi jaringan informal yang sudah bertahun-tahun menguasai beberapa area strategis di Pasar Kranggot.
Menurutnya, ini harus ditangani dengan pendekatan persuasif dan tepat agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa telah terjadi kebocoran PAD, terutama dari sektor retribusi dan parkir liar.
Maka dari itu, ia mendorong agar laporan hasil sidak Komisi IV DPRD Cilegon segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan OPD teknis terkait.
“Ini bukan lagi indikasi, tapi fakta. Sudah terjadi kebocoran PAD. Pemerintah harus bergerak cepat,” ujarnya.
Grand Design untuk Penataan Pasar Kranggot
Untuk menjawab persoalan kompleks ini, Rizki mendorong adanya kolaborasi antardinas dalam menyusun grand design pembenahan Pasar Kranggot.
Ia berharap semua OPD yang terkait, mulai dari Disperindag hingga DLH, bisa bekerja secara terpadu dan terukur.
“Pasar bukan hanya soal ekonomi, tapi interaksi manusia. Penataannya harus menyentuh aspek sosial dan budaya juga,” tutupnya. (red)
