BANTENHUB.ID, CILEGON – Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana buka suara terkait defisit anggaran yang tengah melanda Pemkot Cilegon.
Nana Supiana blak-blakan menyatakan jika defisit anggaran disebabkan oleh proyeksi BPHTB Kota Cilegon tidak realistis.
Pada akhirnya, proyeksi BPHTB Kota Cilegon tidak realistis menyebabkan target PAD tidak tercapai, sehingga mempengaruhi berkurangnya kemampuan belanja daerah.
Demikian disampaikan Nana saat ditemui di ruang kerja, Rabu 20 November 2024.
Pria yang juga menjabat Kepala BKD Pemprov Banten ini menyatakan jika dirinya tengah berbenah secara fiskal terkait keuangan Pemkot Cilegon.
Sebab melencengnya target PAD akibat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB tak terealisasi, mempengaruhi postur belanja daerah.
“Begitu pendapatan ditulis segitu, belanjanya tekor, karena proyeksinya tidak realistis,” katanya.
“Artinya, harus lebih realistis lah, dengan instrumen yang cukup. Asumsi itu dibangun dari data yang clear, itu kan soal prediksi, proyeksi,” tambahnya.
Nana pun telah meminta kepada TAPD untuk membuat proyeksi anggaran berdasarkan instrumen-instrumen yang diyakini betul menjadi potensi pendapatan.
Sebab merancang proyeksi pendapatan yang baik itu membutuhkan instrumen-instrumen data yang meyakinkan.
“Keuangan Pemkot Cilegon itu sebetulnya baik dibandingkan dengan kabupaten kota se-Banten. Tinggal bagaimana strategi perencanaan anggarannya saja,” terangnya.
Menurut Nana, secara general kapasitas fiskal Pemkot Cilegon masih mampu untuk membayar berbagai macam kebutuhan daerah.
Namun begitu, Pemkot Cilegon tetap harus mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi defisit anggaran.
“Pemkot harus mengoreksi kegiatan yang tidak prioritas dan dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
“Makanya kami sedang wacanakan efisiensi anggaran, seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, sosialisasi hingga mengurangi rapat di hotel,” jelasnya.
Terlebih langkah tersebut selaras dengan amanah Presiden Prabowo Subianto, dimana Ketua Umum Partai Gerindra ini menginstruksikan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.
“Apalagi itu memang perintah pusat,” terang Nana. (red)
