BANTENHUB.ID, CILEGON – Ratu Amalia Hayani, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Golkar, menggelar kegiatan reses DPRD Banten di Citangkil.
Dimana reses DPRD Banten di Citangkil pada Senin 19 Mei 2025 ini didampingi Anggota DPRD Kota Cilegon, Ayatullah Khumaeni.
Kehadiran dua wakil rakyat ini menarik perhatian karena membawa harapan baru di tengah pengangguran tinggi dan kurangnya fasilitas pendidikan keagamaan.
Dalam forum interaktif tersebut, Harun Al Rasyid, Ketua RT 3 RW 7, menegaskan bahwa angka pengangguran lokal masih tinggi.
“Potensi industri di Kota Cilegon seharusnya berdampak langsung pada serapan tenaga kerja warga setempat,” katanya.
Pernyataan itu diamini beberapa pemuda yang hadir, menuntut pelatihan kerja terarah dan jalur rekrutmen yang berpihak pada masyarakat Citangkil.
Keluhan serupa juga disuarakan warga Perumahan Grand Sutera.
Perwakilan mereka, Setiabudi, mengungkapkan bahwa dari 177 Kepala Keluarga di kompleks tersebut hanya tersedia satu madrasah.
Sehingga banyak anak terpaksa belajar mengaji bergantian dengan fasilitas terbatas.
“Kami khawatir Kondisi ini bisa menghambat pembentukan karakter dan penanaman nilai keagamaan sejak dini,” ujarnya.
Komitmen
Ratu Amalia Hayani yang duduk di Komisi III DPRD Banten, menyatakan komitmennya mengangkat dua isu krusial itu ke tingkat provinsi.
Ia menegaskan pentingnya menambah madrasah di kawasan permukiman baru seperti Grand Sutera.
“Saya juga menilai sangat penting untuk mendorong program link and match antara industri Cilegon dengan tenaga kerja lokal,” terangnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Banten, Ratu Amalia memiliki jalur strategis untuk mengamankan pendanaan yang dibutuhkan.
Ia menargetkan inventarisasi data pencari kerja rampung sebelum akhir Juni 2025.
Sementara studi kelayakan penambahan madrasah di Grand Sutera dijadwalkan pada bulan berikutnya.
“Selain itu, Forum Industri Cilegon akan diundang Juli mendatang agar perusahaan-perusahaan besar menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan program skill upgrading bagi warga Citangkil dan sekitarnya,” katanya.
Sementara itu, Ayatullah Khumaeni memastikan DPRD Kota Cilegon siap berkolaborasi agar program pelatihan kompetensi dan regulasi kuota pekerja lokal bisa terakomodasi dalam APBD perubahan.
“Sinergi legislatif kota dan provinsi diharapkan mempercepat realisasi solusi dan memastikan aspirasi tidak berhenti di tataran wacana,” tegasnya. (red)
