BANTENHUB.ID – Terungkap sudah praktik manipulasi data yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD level pemda di sejumlah daerah Indonesia.
Praktik manipulasi data ini dilakukan BKD seputar pelaksanaan seleksi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Praktik manipulasi data ini jelas-jelas merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK.
Bahkan praktik manipulasi data yang dilakukan BKD di sejumlah daerah Indonesia tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong.
“Ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja satu tahun justru dapat ikut seleksi,” katanya dikutip dari dpr.go.id.
“Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data,” tambah Bahtra.
Selain itu, dirinya juga kerap menerima aduan seleksi PPPK yang sangat beragam.
“Misalnya, pada tahun sebelumnya, ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi,” ujarnya.
“Selain itu, terdapat juga kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Bahtra menekankan bahwa permasalahan ini harus segera diperbaiki agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat diwujudkan.
“Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki ke depannya agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi PPPK dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (red)
