CILEGON, BANTENHUB.ID – Kinerja Pemerintah Kota Cilegon kembali menjadi sorotan tajam DPRD.
Dalam rapat pembahasan evaluasi APBD 2024, Dewan mengungkap fakta mencengangkan.
Dimana anggaran pembangunan atau belanja modal Kota Cilegon di 2024 hanya terserap separuh dari total yang sudah ditetapkan.
“Belanja modal 2024 itu hanya terealisasi sekitar 152 miliar dari total anggaran 308 miliar. Artinya cuma setengahnya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Sokhidin ditemui usai pimpin Rapat Gabungan LKPJ di DPRD Kota Cilegon, Senin 7 Juli 2025.
“Padahal itu sudah di bawah ideal. Belanja modal kita cuma 15 persen dari total APBD, seharusnya minimal 30 persen,” tambahnya.
Tak hanya angkanya yang jauh dari harapan, pelaksanaannya pun dinilai lemah.
Minimnya realisasi tersebut menandakan banyak program pembangunan yang gagal berjalan.
“Kalau tidak bisa dibelanjakan, artinya tidak ada pembangunan. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan internal.
Inspektorat disebut gagal mengantisipasi berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang muncul dalam audit APBD 2024.
“Inspektorat itu mestinya jadi garda depan pengawasan. Tapi nyatanya, temuan BPK justru banyak. Itu tanda pengawasan kita lemah. Bukan bangga WTP tapi temuan tetap banyak,” kritik Sokhidin dengan nada kecewa.
Sementara itu, hingga kini DPRD mengaku belum menerima secara resmi hasil audit BPK.
Pemerintah berdalih audit masih dalam tahap finalisasi karena ada sejumlah koreksi administratif yang belum selesai.
“Katanya masih belum ‘fit’. Jadi belum bisa diserahkan. Tapi ini jadi pertanyaan besar, kenapa belum tuntas juga,” ujarnya.
DPRD berharap agar kejadian ini tidak terulang di tahun anggaran 2025.
Sokhidin mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa lebih serius menyerap anggaran dan menjalankan program pembangunan.
“Harus jadi peringatan. Kita enggak mau 2025 nasibnya sama kayak sekarang. APBD itu amanah rakyat, harus dijalankan sepenuhnya,” jelasnya. (red)
