BANTENHUB.ID, CILEGON – Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon usulkan ini dalam RPJMD Cilegon.
Melalui Wakil Ketua Fraksi, Rahmatulloh, PAN menyampaikan usulan-usulan strategis yang dinilai perlu untuk menyelamatkan masa depan pembangunan Kota Cilegon.
“Dokumen RPJMD ini harus disusun dengan basis teknokratik yang kuat. Tapi kami melihat data-data yang disajikan belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka lima tahun ke depan, terutama dalam hal proyeksi Pendapatan Daerah,” tegas Rahmatulloh.
Belanja Modal
Fraksi PAN menilai alokasi belanja modal dalam rancangan RPJMD yang hanya menyentuh angka 13 persen.
Menurut Rahmatulloh, angka ideal untuk belanja modal dalam APBD tahunan seharusnya mencapai 30% agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau hanya 13%, pembangunan akan jalan di tempat. Kami ingin melihat keseriusan Pemkot Cilegon dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur dan layanan publik yang konkret,” katanya.
Reformasi Struktur OPD untuk Efisiensi
Langkah radikal yang diajukan Fraksi PAN antara lain menyangkut efisiensi organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam RPJMD ini, PAN menilai tidak ada upaya untuk merespons keterbatasan pendapatan daerah dengan merampingkan atau menyusun ulang struktur OPD.
Beberapa usulan penggabungan OPD yang disampaikan antara lain:
* Dinas Pemadam Kebakaran digabung dengan BPBD, karena berada dalam satu rumpun kebencanaan;
* Dinas Kominfo digabung dengan Dinas Perhubungan, yang sama-sama mengelola infrastruktur layanan publik dan teknologi;
*Dinas Koperasi dan UMKM digabung dengan Disperindag, karena berkaitan erat dalam pengembangan ekonomi lokal.
“Ini bukan sekadar penghematan, tapi juga agar kinerja pemerintahan lebih lincah dan fokus,” jelasnya.
Program Unggulan
Fraksi PAN juga memberikan catatan terhadap beberapa program unggulan dalam RPJMD.
Misalnya, modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai penting, namun perlu pendekatan realistis mengingat keterbatasan kewenangan daerah.
“Daripada bangun dari awal, lebih efektif jika kita gandeng BLK milik industri yang sudah punya spesifikasi pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja,” ujar Rahmatulloh.
Soal program penciptaan wirausaha baru, PAN menyayangkan belum adanya pendampingan serius dari Pemkot sehingga mayoritas usaha tersebut tidak mampu bertahan lebih dari satu tahun.
“Sudah dua dekade wacana ini bergulir, tapi mana data valid soal wirausaha yang berhasil naik kelas? Ini harus dibenahi,” tambahnya.
Dukung JLU dan Pelabuhan Warnasari
Rahmatulloh juga menegaskan dukungan Fraksi PAN terhadap proyek strategis seperti Jalur Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari.
Namun, ia mengingatkan agar proyek ini tidak hanya dijadikan “pemanis dokumen” dalam RPJMD.
“Kami ingin lihat progres nyata, bukan hanya janji manis lima tahunan. Minimal ada perkembangan signifikan selama periode RPJMD ini,” ujarnya.
Status Lahan Warnasari
Sorotan juga diarahkan pada status lahan Pelabuhan Warnasari yang diserahkan kepada PT PCM.
Fraksi PAN mempertanyakan apakah skema Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan sudah tepat, atau justru lebih ideal menggunakan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) agar daerah tidak kehilangan kendali.
“Dan soal konsesi ke negara, karena Pemkot sebagai pemegang HPL harus bertanggung jawab penuh. Ini penting untuk mengamankan aset daerah,” pungkas Rahmatulloh. (red)