BANTENHUB.ID, CILEGON – Wali Kota Cilegon, Robinsar, buka suara soal adanya oknum kader diduga minta uang urus BPJS Kesehatan.
Dalam rapat evaluasi rutin program BPJS, Robinsar geram mengetahui adanya oknum kader diduga minta uang urus BPJS yang mencoreng program Universal Health Coverage (UHC) yang seharusnya gratis bagi warga.
“Kalau ada yang minta biaya saat ngurus BPJS, apalagi mengatasnamakan kader, langsung laporkan ke kami. Itu gratis! Kader pun digaji dari APBD,” tegas Robinsar, Rabu 21 Mei 2025.
Ia menegaskan, tidak ada pungutan biaya apapun dalam pengurusan BPJS, khususnya bagi warga yang masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
“Kalau terbukti, kami akan beri sanksi tegas. Ini menyangkut hak masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cilegon sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk program UHC di tahun 2025, naik dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp36 miliar.
Program ini ditujukan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan.
Robinsar juga mengingatkan bahwa warga yang berpindah dari BPJS Mandiri ke UHC tidak perlu membayar tunggakan.
“Kalau ada yang suruh bayar dulu sebelum pindah ke UHC, itu menyalahi aturan. Tunggakan hilang ketika masuk UHC, tapi akan muncul lagi kalau balik ke Mandiri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dr Ratih Purnamasari, turut menjelaskan bahwa kini sudah ada beberapa puskesmas di Cilegon yang beroperasi 24 jam untuk mengurangi beban rumah sakit, terutama di IGD.
“Kalau sakitnya tidak masuk kategori gawat darurat, rumah sakit tidak bisa klaim ke BPJS. Makanya, masyarakat disarankan ke puskesmas dulu,” ujar dr Ratih.
Saat ini tercatat sekitar 74 ribu warga Cilegon telah masuk program UHC.
Jumlah itu terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berjalan.
“Program ini akan terus kami kawal, karena menyangkut hak dasar masyarakat. Kami ingin semua warga bisa mengakses layanan kesehatan tanpa beban biaya,” pungkas dr Ratih. (red)
