4 Kepala OPD Lebak Dianggap Gagal, JB: Taruh di Staf Ahli Saja -

BANTENHUB.ID, LEBAK – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, melontarkan kritik keras terhadap empat OPD di lingkungan Pemkab Lebak.

Kritikan itu ia lontarkan dalam sambutan saat hadiri gerakan tanam padi serentak bersama Bupati Lebak di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Selasa 27 Mei 2025.

JB menyebut keempat pejabat itu gagal menjalankan tugas dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mendukung kebijakan pimpinan.

“Masih banyak pegawai yang kayak, buat apa jika tidak mau mendukung arah kebijakan pimpinan,” ujar JB.

Mantan Bupati Lebak dua periode ini secara tegas menyebut nama-nama yang menurutnya perlu dievaluasi, yakni Kepala Dinas Perizinan Yadi Basyari.

Kemudian Kepala Bapelitbangda Yosep M. Kholis, Kepala Disperindag Orok Sukmana, dan Kepala Dinas Pendidikan Hari Setiono.

Kepala Dinas Perizinan, Yadi Basyari, menurut JB telah menghambat investasi karena banyak proses perizinan yang tidak kunjung selesai.

Sepihak

Sementara Yosep M. Kholis dinilai membuat keputusan sepihak dengan memindahkan lokasi pembangunan TPS terpadu dari Kecamatan Cileles ke Dengung, tanpa koordinasi.

JB juga menuding Yosep menggunakan perusahaan percetakannya untuk mendapatkan anggaran dari berbagai OPD.

“Itu salah satu kebijakan yang mereka lakukan, belum ada hal lain yang menyangkut anggaran dan usaha pribadi yang dimiliki Yosep,” ujarnya.

“Yakni percetakan yang sengaja setiap OPD dianggarkan untuk percetakan agar ke perusahaan miliknya,” tambah JB.

Kepala Disperindag, Orok Sukmana, disebut tidak mampu mengelola pasar dan menelurkan kebijakan yang justru membuat kondisi makin buruk.

Salah satunya adalah pemasangan gate parking di Pasar Sampay yang membuat pengunjung enggan datang.

“Salah satunya pemasangan gate parking di pasar Sampay hingga membuat pasar jadi sepi pengunjung,” ujarnya.

JB juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Hari Setiono, yang dinilainya sudah tidak layak dipertahankan karena banyaknya persoalan internal.

Ia menyebut, saat ini dinas tersebut tengah diaudit oleh BPK dan KPK.

“Kami minta 4 orang ini sudah jangan dipakai lagi, mereka layak berada di staf ahli bupati saja,” tegas JB.

Hingga berita ini ditayangkan, keempat kepala OPD yang disebut JB belum memberikan tanggapan.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada mereka belum mendapat respons. (red)