CILEGON,BANTENHUB.ID – Kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) menuai tanggapan kritis dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran pasca pemangkasan TKD berpotensi menimbulkan efek domino yang mengancam pelayanan publik di tingkat daerah.
Menurut Rahmatulloh, hampir seluruh pemerintah daerah sangat bergantung pada dana TKD untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Pemangkasan ini memang menjaga stabilitas fiskal nasional, tapi dampaknya paling berat justru dirasakan langsung oleh daerah,” ujarnya di Cilegon, Selasa.
Ia menegaskan daerah tidak menolak efisiensi, namun kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi keuangan nyata dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Rahmatulloh menyoroti ajakan Menteri Dalam Negeri agar daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi pengganti berkurangnya dana TKD.
“PAD itu bukan Sangkuriang, tidak bisa naik drastis dalam semalam, perlu sistem kuat, waktu panjang, dan dukungan pusat,” tegasnya menjelaskan.
Menurutnya, peningkatan PAD tanpa dukungan regulatif dan teknis justru membuat daerah semakin kesulitan menutupi kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakatnya.
Ia menambahkan kebijakan efisiensi memang penting, tetapi harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Banyak pos anggaran yang tampak administratif, padahal itu tulang punggung pengawasan dan pelayanan daerah,” katanya memberikan penekanan penting.
Efisiensi yang keliru, lanjutnya, bisa menggembosi fungsi pengawasan, memperlambat pelayanan, bahkan menurunkan kualitas belanja publik di lapangan.
Rahmatulloh menegaskan belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, BOS, dan operasional publik adalah garis merah yang tidak boleh disentuh.
“Tanpa kompensasi fiskal yang cukup, pemangkasan TKD bisa memicu efek domino dan melemahkan sektor wajib daerah,” ujarnya menegaskan kembali.
Buka Ruang Dialog
Sebagai solusi, ia meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog setara dengan DPRD serta pemerintah daerah untuk mencari langkah konkret bersama.
“Kami tidak menolak efisiensi, tapi kami menuntut keadilan fiskal agar kebijakan pusat tidak mengorbankan kepentingan rakyat di daerah,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan moral kuat, bahwa sinergi dan solusi konkret jauh lebih penting dibandingkan sekadar instruksi efisiensi.
“Yang kami perjuangkan adalah keadilan fiskal agar kebijakan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat di daerah,” pungkasnya. (red)
