CILEGON, BANTENHUB.ID – DPRD Kota Cilegon menyoroti penurunan pendapatan dalam RAPBD-P Cilegon 2025 sebesar Rp33,7 miliar secara tiba-tiba.
Sebelumnya, prognosis menyatakan pendapatan daerah sanggup tembus Rp2,29 triliun, namun RAPBD-P Cilegon 2025 justru turun ke Rp2,25 triliun.
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, menyebut perubahan angka tersebut tidak disertai alasan yang kuat dan transparan.
Ia mempertanyakan konsistensi TAPD menyusun dokumen fiskal yang idealnya berangkat dari data prognosis dan capaian semester pertama.
“Kalau prognosis tidak direvisi, kenapa target di RAPBD-P diturunkan? Ini perlu klarifikasi agar publik tidak curiga,” ujarnya.
Rahmatulloh menegaskan, prognosis seharusnya dijadikan dasar, bukan sekadar formalitas yang kemudian diabaikan begitu RAPBD-P disusun.
Ia menyinggung bahwa Surat Edaran Mendagri terbit sejak Februari, tapi prognosis baru rampung menjelang akhir Juli 2025 lalu.
Sekretariat DPRD juga sudah mengingatkan Wali Kota agar menyegerakan penyusunan prognosis sejak awal Juni, namun tak digubris.
“Apakah ini kelalaian, kesengajaan, atau bentuk pembangkangan terhadap arahan pusat? Jawaban ini penting bagi publik,” ujarnya.
Rahmatulloh mencurigai penurunan target pendapatan bisa jadi upaya mengondisikan belanja menjelang akhir tahun anggaran.
Menurutnya, penurunan pendapatan kerap jadi alasan menaikkan belanja tak prioritas, menumpuk SILPA, atau menghindari evaluasi PAD.
“Kami tidak ingin RAPBD-P jadi alat menyembunyikan program yang tidak efektif dan hanya akali serapan anggaran,” tegasnya.
Ia mendorong TAPD, BPKAD, dan Bappeda menjelaskan secara terbuka dasar turunnya angka pendapatan RAPBD-P Cilegon 2025 itu.
Data, proyeksi fiskal, dan capaian riil semester I wajib dijelaskan untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara akuntabel.
“Kami akan pastikan RAPBD-P Cilegon 2025 tetap pro rakyat, bukan sekadar permainan angka menjelang tutup tahun anggaran,” pungkasnya. (red)
