BANTENHUB.ID, CILEGON – Kabar baik datang bagi para penggerak pelayanan masyarakat di Kota Cilegon.
Bukan hanya pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang disiapkan menerima kenaikan honorarium, tetapi juga Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), marbot, kader KCM, hingga pemandi jenazah.
Rencana kenaikan tersebut dipersiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang selama ini ikut membantu pelayanan sosial dan kemasyarakatan di lingkungan masing-masing.
Menurut Achmad, kenaikan honorarium belum dapat direalisasikan pada 2026 karena Pemkot Cilegon harus melakukan penyesuaian anggaran menyusul pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp230 miliar.
“Jadi kami harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi keuangan daerah terlebih dahulu,” kata Jubaedi ditemui di ruang kerjanya, Senin 9 November 2026.
Menurut Jubaedi, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengatur kembali prioritas belanja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berbagai kewajiban yang harus diselesaikan.
Meski demikian, rencana kenaikan honorarium bagi para penggerak pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian Pemkot Cilegon dan telah dipersiapkan untuk masuk dalam penganggaran 2027.
“Penyesuaian anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan. Namun, komitmen terhadap kenaikan honorarium pengurus RT/RW tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan telah dipersiapkan untuk direalisasikan pada Tahun 2027,” jelas Jubaedi.
Ia menerangkan, rencana kenaikan tersebut telah dimasukkan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Tahun 2027.
Prosesnya mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Berdasarkan perencanaan tersebut, kenaikan honorarium bagi pengurus RT dan RW akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Menariknya, perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada pengurus RT dan RW. Sejumlah unsur masyarakat lainnya yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan sosial juga masuk dalam rencana penyesuaian honorarium.
Mereka di antaranya Ketua DKM, marbot masjid, kader KCM, serta pemandi jenazah yang memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Achmad menilai, keberadaan para penggerak masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pelayanan publik.
Mereka juga membantu menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan.
“Pemerintah memahami harapan masyarakat, khususnya para pengurus RT dan RW yang selama ini telah membantu pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya agar komitmen kenaikan honorarium ini dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pemkot Cilegon berharap rencana kenaikan honorarium tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para penggerak pelayanan masyarakat.
Selain meningkatkan perhatian pemerintah terhadap mereka, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Cilegon.
Dengan rencana tersebut, tahun 2027 menjadi waktu yang dinantikan para pengurus RT/RW hingga unsur pelayanan sosial lainnya di Kota Cilegon.
Lantas, bagaimana realisasi kenaikan honorarium tersebut dan berapa besar tambahan yang akan diterima masing-masing penerima?
Masyarakat tentu perlu menantikan perkembangan pembahasan APBD 2027.
Ikuti terus informasi terbaru seputar kebijakan Pemkot Cilegon hanya di BANTENHUB.ID. (red)
