CILEGON, BANTENHUB.ID – Rahmatulloh menegaskan Pemkot Cilegon akan menghentikan pembangunan Pelabuhan Warnasari jika belum menyelesaikan perjanjian konsesi dengan Kementerian Perhubungan.
Rahmatulloh mengingatkan Pemkot Cilegon harus menyerahkan lahan pantai sepuluh hektare untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Warnasari sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Penyerahan lahan itu menjadi kewajiban pemegang saham yang menghambat seluruh proses pembangunan jika Pemkot mengabaikan kewajiban tersebut dalam perencanaan.
“Pemkot bisa menegosiasikan kewajiban lahan apakah cukup satu hektare atau sepuluh hektare sesuai hasil pembicaraan resmi,” ujarnya.
Ia menyarankan Pemkot mempertimbangkan aset Terminal Terpadu Merak yang pernah diambil Kemenhub agar pemerintah tidak kehilangan aset strategis.
Jika negosiasi berhasil, Pemkot dan PT PCM akan mengamankan aset strategis tanpa mengorbankan lahan bernilai ekonomi tinggi di kawasan.
“Langkah utama yang harus dilakukan yaitu menyelesaikan perjanjian konsesi sebelum memulai proses pencarian investor,” tegas Rahmatulloh.
Urutan ideal mencakup mengantongi Izin Badan Usaha Pelabuhan, menandatangani konsesi, lalu mencari investor ketika hak konsesi sudah terjamin.
Konsesi memberikan dasar hukum bagi BUP mengelola, mengoperasikan, dan memungut biaya kepelabuhanan sehingga investor lebih tertarik.
“Investor enggan masuk tanpa kepastian hak operasi, apalagi lembaga pembiayaan mewajibkan konsesi sebelum mengucurkan dana,” ungkap Rahmatulloh.
Proses penandatanganan konsesi mencakup review Kemenhub, menghitung fee, dan kajian BPKP berdasarkan Feasibility Study yang diajukan oleh BUP.
Setelah konsesi ditandatangani, Pemkot mendapatkan izin pembangunan dan izin pengoperasian terminal umum sesuai prosedur yang berlaku resmi.
Rahmatulloh mendorong Pemkot berkoordinasi dengan Kemenhub serta Mendagri untuk meningkatkan kemandirian PAD Cilegon melalui pembangunan Pelabuhan Warnasari. (red)
