CILEGON, BANTENHUB.ID – DPRD Kota Cilegon menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam arah pembangunan daerah.
Wakil Ketua Pansus RPJMD dari Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, mengungkapkan bahwa penyusunan dan penggunaan APBD selama ini cenderung bersifat rutin.
“Penyusunanya pun dinilai dibuat tanpa strategi yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata,” katanya melalui keterangan yang diterima BANTENHUB.ID, Minggu 15 Juni 2025.
Menurutnya, rancangan RPJMD yang menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan justru masih berputar pada pola lama yang minim terobosan.
Rahmatulloh menyebut, perencanaan berbasis tren lima tahun ke belakang bukanlah sebuah kesalahan, tetapi mencerminkan tidak adanya keberanian untuk berpikir out of the box.
Ia mencontohkan, defisit anggaran sebesar Rp125,9 miliar pada tahun 2024 tidak seharusnya dijadikan dasar untuk membatasi ruang gerak pembangunan lima tahun ke depan.
“Justru dari persoalan itu, semestinya muncul inovasi untuk memperkuat sumber pendapatan dan memaksimalkan belanja pembangunan,” ujarnya.
Namun yang terjadi, dalam dokumen RPJMD, belanja modal hanya dialokasikan sebesar 13 persen, jauh di bawah komposisi ideal sebesar 30 persen.
Belanja Pegawai Tetap Mendominasi
Sementara itu, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai tetap mendominasi, menghabiskan lebih dari 70 persen anggaran.
Rahmatulloh juga menyoroti lemahnya target peningkatan PAD Kota Cilegon.
“Hingga saat ini, porsi PAD hanya menyumbang sekitar 19 hingga 20 persen dari total pendapatan daerah,” terangnya.
Ia menilai, angka tersebut menunjukkan belum adanya strategi konkret dari Pemerintah Kota untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Padahal, potensi PAD masih sangat besar, terutama dari sektor retribusi dan pajak daerah.
Ia menyayangkan bahwa RPJMD justru memperlihatkan grafik proyeksi pendapatan dan belanja yang stagnan dari tahun ke tahun.
“Tidak terlihat adanya loncatan kebijakan atau langkah berani yang bisa mempercepat transformasi Kota Cilegon,” ujarnya.
Jika tren ini terus berlanjut, maka APBD hanya akan menjadi dokumen rutin tahunan tanpa efek besar bagi pertumbuhan daerah.
Rahmatulloh menegaskan, sudah saatnya APBD difokuskan untuk hal-hal yang strategis dan berdampak langsung pada masyarakat.
Ia mendorong agar Pemerintah Kota melakukan reformulasi perencanaan, menggeser prioritas anggaran dari belanja rutin ke belanja modal, serta membuat kebijakan fiskal yang agresif untuk meningkatkan PAD.
“Pembangunan Cilegon lima tahun ke depan tidak bisa dijalankan dengan pola pikir lama. RPJMD harus menjadi dokumen visi dan arah lompatan, bukan sekadar laporan teknis yang nyaman namun stagnan,” tuturnya.
Dengan perubahan pola ini, Rahmatulloh optimistis Cilegon bisa keluar dari bayang-bayang rutinitas dan masuk ke fase pertumbuhan yang sesungguhnya. (red)
