CILEGON, BANTENHUB.ID – DPRD Cilegon soroti keterlambatan mutasi pejabat struktural, karena sampai hari ini Wali Kota belum mengeksekusi janji setelah 180 hari kepemimpinan.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi PAN sekaligus anggota Banggar, Rahmatulloh menegaskan DPRD Cilegon soroti keterlambatan mutasi yang menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintahan.
Kondisi tersebut semestinya dapat segera terselesaikan melalui mekanisme administratif yang cepat, namun faktanya proses mutasi justru berlarut tanpa kepastian jelas.
“Janji kampanye Wali Kota untuk mempercepat pembangunan harus terlihat nyata melalui langkah konkret, terutama penempatan figur strategis dalam birokrasi,” ujar Rahmatulloh.
Ia kemudian menegaskan bahwa keterlambatan mutasi pejabat menimbulkan dampak serius terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan, karena dokumen strategis mengalami revisi berulang.
Dokumen terdampak mencakup RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, KUA-PPAS Perubahan 2025, APBD-P 2025, serta KUA-PPAS 2026 yang menentukan arah APBD.
“Kami mencermati langsung inkonsistensi angka-angka perencanaan yang sering berubah, sehingga menunjukkan kurangnya kekompakan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” tegas Rahmatulloh.
Menurutnya, mutasi tidak hanya berarti perpindahan jabatan, melainkan rekonstruksi manajemen birokrasi yang memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Akibat tertundanya mutasi, status ASN semakin tidak jelas, semangat kerja melemah, inisiatif program terhambat, dan pelayanan publik justru mengalami stagnasi.
“Koordinasi dengan Kemendagri terkait mutasi sebenarnya langkah normatif, tetapi ketidakjelasan hingga sekarang mencerminkan lemahnya kepemimpinan Wali Kota,” tambah Rahmatulloh.
Sebagai representasi rakyat, DPRD Cilegon soroti keterlambatan mutasi lalu mendesak Wali Kota menempatkan efektivitas birokrasi sebagai prioritas utama pembangunan. (red)
