BANTENHUB.ID, CILEGON – DPRD Kota Cilegon mendesak agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkot Cilegon angkat bicara perihal defisit anggaran.
Ini lantaran semakin riaknya reaksi dari sejumlah kalangan yang menerima imbas dari defisit anggaran.
Terlebih pihak-pihak yang terimbas defisit anggaran kabarnya akan melakukan unjuk rasa guna meminta hak mereka.
Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, masyarakat membutuhkan klarifikasi dari TAPD Pemkot Cilegon.
Khususnya mengenai honor-honor mereka yang belum dibayarkan di 2024, mereka meminta pertanggungjawaban.
“Harus ada yang bertanggung jawab terkait honor guru madrasah, kader-kader posyandu di tingkat kelurahan, dan masih banyak lagi,” katanya melalui pesan singkat, Kamis 2 Januari 2025.
Rahmatulloh meminta Sekda Cilegon Maman Mauludin sebagai Ketua TAPD Pemkot Cilegon atau Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani sebagai Sekertaris TAPD Kota Cilegon memberikan keterangan resmi kepada publik.
Ini terkait apa yang terjadi di penghujung 2024 yang membuat honor-honor serta tagihan-tagihan GU atau Ganti Uang belum terbayarkan.
“Baik Pak Sekda atau Pak Dana harus bicara, menjelaskan apa yang terjadi di penghujung 2024 kemarin,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pembayaran-pembayaran yang bersifat GU atau Ganti Uang yang tidak direalisasikan di 2024.
Sebab menurut aturan, pembayaran yang bersifat GU tidak bisa dicairkan di tahun berbeda.
“Tagihan-tagihan serta honor yang sifatnya GU bagaimana nasibnya. Sebab kalau lewat tahun berarti hangus,” tuturnya.
Rahmatulloh menilai jika GU yang belum terbayarkan bisa diakali dengan merefoccusing sejumlah alokasi anggaran.
Salah satunya tidak lain refoccusing Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.
“Sekali-kali mereka mengalah untuk rakyat,” katanya. (red)
