CILEGON, BANTENHUB.ID – Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon menyiapkan lima langkah konkret untuk menghadapi potensi defisit anggaran Cilegon sebesar Rp124 miliar.
Oleh karena itu, seluruh strategi diarahkan agar APBD tetap fokus pada pelayanan dasar.
Itu seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan, meskipun menghadapi defisit anggaran Cilegon.
Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menegaskan DPRD tidak menyusun awal kebijakan, melainkan memastikan seluruh anggaran rasional, adil, serta efisien.
Ia menilai potensi defisit Rp124 miliar muncul akibat kelemahan perencanaan yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
“Defisit ini lahir dari kelemahan perencanaan TAPD, bukan murni tanggung jawab legislatif, namun kami tetap siap mencari solusi,” tegasnya.
Rahmatulloh kemudian memaparkan jurus pertama, yakni merasionalisasi program nonprioritas dengan memangkas kegiatan seremonial, tumpang tindih, serta tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Selanjutnya, ia menyebut jurus kedua dengan mengevaluasi tambahan penghasilan ASN yang tidak berbasis kinerja sekaligus membebani kemampuan fiskal daerah.
Kemudian, jurus ketiga berupa penundaan proyek fisik berskala besar yang tidak mendesak sehingga ruang fiskal bisa dialihkan pada belanja wajib.
Ia juga menjelaskan jurus keempat, yaitu mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui strategi realistis tanpa mengandalkan perkiraan berlebihan dari OPD pengelola pendapatan.
Terakhir, jurus kelima berfokus pada refocusing belanja agar benar-benar tepat sasaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan.
Rahmatulloh menegaskan DPRD melalui Banggar tetap memikul tanggung jawab politik sekaligus moral untuk menyelamatkan APBD meski menghadapi tekanan defisit anggaran.
Namun, ia mengingatkan TAPD agar selalu bersikap jujur, terbuka, serta akuntabel saat menyampaikan kondisi fiskal daerah kepada publik maupun DPRD.
“Penyusunan anggaran bukan ajang lempar tanggung jawab, melainkan kerja kolektif eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya menekankan.
Ia pun mengajak Walikota Cilegon dan TAPD duduk bersama, terbuka terhadap koreksi, serta berani menata ulang arah kebijakan fiskal menghadapi defisit anggaran Cilegon. (red)
