CILEGON, BANTENHUB.ID – Wakil Ketua Pansus RPJMD DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, menyoroti serius isi dokumen RPJMD 2025–2029 yang sedang difinalisasi.
Ia mengingatkan agar RPJMD tidak hanya menjadi tumpukan kertas tanpa arah yang jelas.
“Kalau dokumen ini tidak realistis dan tidak terukur, maka hanya jadi dokumen kosong. Kita tidak ingin itu terjadi,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu 29 Juni 2029.
Rahmatulloh mengungkap kejanggalan dalam struktur anggaran, dimana Belanja Barang dan Jasa tercatat dua kali lipat lebih besar dari Belanja Modal.
“Pansus menilai perlu ada penjelasan detil terkait hal ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti turunnya Belanja Modal di tahun 2027, menurutnya tren penurunan tersebut harus dijelaskan agar tidak mengganggu target pembangunan.
Permasalahan lain terletak pada Bab 2 dokumen RPJMD.
Bab ini memuat kondisi dan masalah pembangunan di Cilegon, namun tidak dijelaskan sejauh mana persoalan tersebut bisa diselesaikan hingga 2029.
“Harus ada target penyelesaian yang terukur. Kalau tidak bisa selesai semua, minimal ditampilkan capaiannya dalam bentuk tabel,” katanya.
Target Jangan Muluk
Soal pendapatan daerah, Rahmatulloh meminta agar target tidak asal tinggi.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan data historis dan potensi riil yang ada.
“Pendapatan harus realistis. Lihat tren PAD, transfer pusat, dan potensi lainnya. Jangan over estimate,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perlunya eksplorasi sektor unggulan, di antaranya pajak daerah, retribusi, BUMD, dan pengelolaan aset.
“Semua harus dikelola dengan inovatif dan efisien,” katanya.
Dalam hal pendanaan, Rahmatulloh mendorong diversifikasi sumber pembiayaan.
Pemerintah bisa menggandeng swasta melalui skema KPBU, termasuk memanfaatkan dana CSR.
“Pemerataan anggaran antarwilayah juga penting. Jangan sampai ada kecamatan yang tertinggal pembangunan,” ujarnya.
Pansus juga menekankan efisiensi belanja daerah.
Belanja yang bersifat operasional harus ditekan, sementara belanja produktif dan berdampak langsung harus ditingkatkan.
Rahmatulloh berharap masukan dari Pansus bisa diakomodasi dalam finalisasi RPJMD yang dijadwalkan Senin 30 Juni 2025.
Ia ingin arah pembangunan lima tahun ke depan benar-benar jelas.
“Visi-misi Robin–Fajar harus bisa diwujudkan. Tapi itu hanya mungkin kalau RPJMD disusun dengan matang, terukur, dan bisa dieksekusi,” pungkasnya. (red)
