CILEGON, BANTENHUB.ID – Yayasan Nurani Dhuafa Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pelatihan keamanan pangan bagi relawan dapur MBG.
Pelatihan ini menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higienis sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Yayasan menggandeng Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar kegiatan berjalan profesional dan tepat sasaran.
Sebanyak 250 relawan dari lima dapur aktif mengikuti pelatihan ini dengan semangat tinggi, sementara panitia membaginya ke dalam dua gelombang agar efektif.
Gelombang pertama berlangsung hari ini, sedangkan gelombang kedua dijadwalkan pada Kamis, 9 Oktober 2025, khusus bagi dapur yang tengah menyiapkan operasionalnya.
Edukasi Higienitas dari Ahli Kesehatan
Instruktur dari Dinas Kesehatan Cilegon bersama pejabat BGN memberikan materi.
Dimana penekanannya pada pentingnya penerapan protokol higienis dan sanitasi di dapur MBG.
Tujuan utama pelatihan ini yaitu meningkatkan pemahaman relawan terhadap praktik keamanan pangan.
Ini agar dapur yang mereka kelola selalu memenuhi standar pemerintah.
Ketua Yayasan Nurani Dhuafa, Irfan Ali Hakim, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan formalitas.
Ini melainkan langkah konkret untuk mencegah risiko keracunan makanan.
“Alhamdulillah, selama hampir dua bulan beroperasi, dapur-dapur kami belum pernah mengalami kasus keracunan,” ujar Irfan.
BPOM Apresiasi Pelatihan Relawan
Reni Chandra, pengawas pangan BPOM, menyampaikan apresiasinya karena pelatihan semacam ini mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pengolahan makanan siap saji.
“Saya menyambut baik pelatihan ini, terutama bagi para penjamah pangan,” ujarnya.
Menurut Reni, banyak kasus pencemaran makanan terjadi akibat kurangnya pemahaman pengolah terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan yang benar.
“Menjamah pangan itu maksudnya orang yang mengolah makanan di SPPG, mereka harus memahami aspek penting selama proses pengolahan,” jelasnya tegas.
Ia berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada satu kesempatan, melainkan menjadi program berkelanjutan di bawah pengawasan pengelola SPPG.
“Harapannya pelatihan ini terus dilakukan secara rutin agar ilmu yang diberikan bisa diterapkan dalam praktik sehari-hari,” tambahnya.
Komitmen Pengelola SPPG Cilegon
Reni juga menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan akan mengeluarkan sertifikat tersebut setelah para penjamah pangan mengikuti pelatihan resmi dan memenuhi seluruh standar kebersihan pangan.
“Ke depan, semua SPPG di Cilegon akan diarahkan untuk menggelar pelatihan serupa,” tutup Reni. (red)
