BANTENHUB.ID, CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Golkar, Ayatullah Khumaeni, meminta semua pihak untuk bersikap objektif dalam menilai kinerja 100 hari pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar.
Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi kepala daerah untuk menuntaskan program-program strategis yang tengah berjalan.
Menurut Ayatullah, dalam periode awal pemerintahannya, Robinsar-Fajar telah menunjukkan langkah nyata, termasuk mulai menyelesaikan utang warisan dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp139 miliar.
“Pembayarannya masih berjalan dan ditargetkan lunas pada triwulan kedua tahun ini,” ujar Ayatullah kepada wartawan, Senin 28 April 2025.
Ayatullah menilai, menilai kinerja kepala daerah hanya dari 100 hari pertama tidak adil.
Ia memastikan, inovasi program pelayanan publik serta solusi untuk mengurangi angka pengangguran akan segera terlihat dalam waktu dekat.
“Masih ada gebrakan-gebrakan lain yang akan segera diluncurkan, termasuk pelayanan cepat untuk masyarakat. Ini bukan hanya janji, tapi sudah mulai disiapkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterbatasan percepatan program unggulan saat ini disebabkan masih dalam tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.
“RPJMD sekarang masih pada tahap rancangan awal. Kita harus maklum, karena anggaran yang digunakan saat ini adalah APBD lama, disusun di masa wali kota sebelumnya,” jelas Ayatullah.
Meski begitu, ia menilai bahwa kerja konkret Robinsar-Fajar sudah terlihat, seperti perbaikan drainase, tambal jalan berlubang, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga respons cepat terhadap keluhan masyarakat melalui media sosial.
“Semua itu patut diapresiasi. Apalagi beliau adalah kepala daerah termuda yang pernah memimpin Cilegon. Kesempatan harus diberikan,” tegasnya.
Ayatullah juga mengingatkan bahwa APBD Perubahan yang akan disusun pada Juni nanti akan menjadi momentum penting bagi Robinsar-Fajar untuk mempercepat realisasi program-program unggulannya.
Sebagai legislator, Ayatullah menegaskan, DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol, namun ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya bersifat membangun.
“Kritik itu harus ada solusinya. Jangan sekadar membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang kenyataannya banyak program juga belum tuntas,” pungkasnya. (red)
