CILEGON, BANTENHUB.ID – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan menegaskan DPRD tidak pernah menolak rencana pinjaman daerah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara.
Ia menyebut Dewan hanya ingin proses administratif secara normatif dijalankan untuk menghindari potensi conflict of interest.
“DPRD tidak ada yang menolak, yang penting mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Rizki, Kamis 9 Oktober 2025.
Menurutnya, sikap DPRD bersifat normatif dan mendukung penuh selama seluruh tahapan pinjaman.
Namun ini harus dilakukan secara benar, transparan, dan terhindar dari mal administrasi.
Rizki menambahkan, Pemkot perlu melakukan analisis menyeluruh termasuk kajian bisnis, studi banding, serta pendampingan hukum sebelum menentukan lembaga pemberi pinjaman.
“Kalau mau pinjam uang harus ada pembanding, apakah ke SMI atau penyedia lain,” ujarnya.
“Itu biar jelas dan tidak potensi konflik kepentingan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan perlunya keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK atau kejaksaan.
Itu agar setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum.
Rizki menepis kabar yang menyebut DPRD menolak pinjaman JLU karena sejak awal Dewan telah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan strategis tersebut.
“Menolak dari mana, DPRD justru mendukung asalkan mekanisme hukum ditempuh dan sesuai prosedur,” tandas Ketua Dewan.
Ia menutup pembicaraan dengan menegaskan DPRD tetap bersama pemerintah kota memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah dengan menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan publik. (red)
