BANTENHUB.ID, CILEGON – Lonjakan harga bahan pokok di Kota Cilegon semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam beberapa bulan terakhir.
Kenaikan harga terjadi hampir merata pada komoditas penting seperti beras, cabai, minyak goreng, dan telur.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, mengungkap bahwa salah satu penyebab utamanya berasal dari persoalan distribusi di tingkat lokal.
Menurut Rahmatulloh, hingga saat ini Pemerintah Kota Cilegon belum berhasil memfungsikan pasar-pasar kecamatan yang telah dibangun untuk memperkuat jalur distribusi pangan.
Ia menyebut sejumlah pasar seperti Pasar Cibeber, Pasar Grogol, dan Pasar Purwakarta masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
Meskipun pembangunannya telah menghabiskan anggaran publik dalam jumlah besar.
“Pasar-pasar ini semestinya menjadi simpul distribusi yang mendekatkan produsen dengan konsumen. Tapi faktanya, mereka belum berfungsi optimal,” kata Rahmatulloh kepada wartawan, Kamis 5 Juni 2025.
“Akibatnya jalur distribusi menjadi panjang dan tidak efisien. Ini berkontribusi langsung terhadap tingginya harga bahan pokok di pasaran,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Pasar tradisional, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menstabilkan harga pangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Janji Politik
Rahmatulloh juga mengkritisi kurangnya tindak lanjut dari Pemerintah Kota terhadap janji politik yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Cilegon.
Dalam janji tersebut, penguatan pasar kecamatan sebagai simpul distribusi lokal menjadi salah satu prioritas.
Namun hingga kini, implementasinya belum tampak jelas.Ia mendorong agar Pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala operasional pasar-pasar tersebut.
Hal ini mencakup perbaikan fasilitas, penataan manajemen, hingga strategi menarik minat pedagang untuk berjualan.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat akses logistik dan membangun kemitraan yang lebih intensif dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar distribusi pangan berjalan lancar.
“Tidak cukup hanya membangun fisik pasarnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata agar pasar ini hidup dan menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat,” kata Rahmatulloh
“Selama pasar-pasar ini sepi, maka harga akan dikendalikan oleh rantai pasok yang panjang dan mahal,” tambah Rahmatulloh.
Dalam upaya pengendalian inflasi daerah, ia juga mendorong adanya sinergi antarorganisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan.
Keduanya, menurut Rahmatulloh, memegang peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok, sekaligus memastikan distribusinya merata hingga ke wilayah pinggiran kota.
Sebagai legislator, ia menegaskan bahwa Komisi III DPRD akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak berhenti pada wacana semata.
“Kami tidak ingin pasar hanya menjadi bangunan mangkrak yang membebani APBD. Masyarakat butuh solusi nyata. Ini menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari,” tutup Rahmatulloh. (red)
