BANTENHUB.ID, CILEGON – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menjadi sorotan utama dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon tahun anggaran 2024, yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis, 8 Mei 2025.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Rahmatulloh, menilai biaya operasional PCM terlalu tinggi jika dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan.
“Biaya operasional hampir Rp200 miliar, sementara dividen hanya sekitar Rp220 miliar. Laba bersihnya tak sampai 10 persen. Ini yang kami pertanyakan. Ke depan operasional harus lebih efisien agar pendapatan bersih bisa meningkat,” ujarnya usai rapat.
Rahmatulloh juga menyebut PCM sebagai satu-satunya BUMD yang saat ini diandalkan Pemerintah Kota Cilegon untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara BUMD lainnya seperti BPRS dan PDAM, dinilainya belum memberikan kontribusi berarti.
Selain itu, Pansus turut meminta penjelasan soal penggunaan dana hasil tukar guling senilai Rp98,5 miliar.
Menurut Rahmatulloh, dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk Detail Engineering Design (DED), perizinan, pembangunan akses jalan, hingga uang muka proyek.
“Kami minta transparansi. Penggunaan dana publik seperti ini harus jelas dan akuntabel,” tegasnya.
Pansus juga membuka peluang agar hasil audit keuangan PCM bisa dikaji bersama DPRD, meskipun hal itu menjadi ranah kepala daerah sebagai pemegang saham.
“Kalau kepala daerah berkenan menyerahkan, kami akan terima dengan senang hati,” kata Rahmatulloh.
PCM menargetkan kenaikan dividen dari Rp12 miliar pada 2023 menjadi Rp16 miliar pada 2024.
“Pansus berharap target Rp25 miliar bisa tercapai pada 2026, asalkan efisiensi benar-benar dijalankan,” kata Rahmatulloh.
Menutup pernyataan, Pansus juga merekomendasikan pembaruan kapal takbut PCM yang dinilai sudah tua dan boros perawatan.
“Kalau mampu beli kapal baru, ya beli. Lebih hemat daripada terus menyewa,” tandas Rahmatulloh.
Sorotan lain datang dari Ketua Pansus LKPJ, Rojak, yang menilai bahwa kendati pendapatan PCM tergolong besar, namun hasil bersih belum maksimal lantaran sistem operasional masih banyak mengandalkan sewa aset.
“Yang besar itu ternyata sewaan. Seperti kerja sama dengan ICBP dan MMA. Kalau aset dimiliki sendiri, tentu biaya bisa ditekan dan hasil lebih maksimal,” ujar Rojak.
Ia juga menyinggung aset-aset lama yang sudah digunakan sejak era sebelumnya dan berharap segera dilakukan pembaruan.
“Zaman dulu dapat barangnya, sekarang sudah 2025. Sudah puluhan tahun. Harus diganti dengan yang baru,” imbuhnya.
Sekretaris Pansus, Dimas Saputra, justru memberikan apresiasi atas tren positif kenaikan dividen PCM.
Ia menilai perusahaan ini berada di jalur yang tepat dan perlu terus didorong untuk menjajaki potensi pasar baru.
“Pendapatan dividen naik dari Rp12 miliar ke Rp16 miliar. Itu patut diapresiasi. Ke depan kita harap PCM lebih agresif menggali potensi baru,” ucapnya.
Dari pihak perusahaan, Direktur Operasional PT PCM, Eko Didik Harnoko, mengakui masukan dari Pansus sangat penting untuk pengembangan usaha ke depan.
Ia menegaskan, PCM kini tak hanya fokus pada jasa pemanduan dan penundaan kapal, tetapi juga mulai melirik potensi baru di sektor kepelabuhanan.
“Kami tengah mengkaji peluang baru, seperti pengelolaan wilayah perairan dan skema Traffic Separation Scheme (TSS). Ini bagian dari strategi diversifikasi usaha PCM di Banten,” jelas Eko.
Soal proyek Pelabuhan Warna Sari, Eko menyebut investor sudah antre untuk menyewa lahan.
“Sementara kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp45 miliar disebut telah mampu ditutupi dari pendapatan usaha di Bojonegara dan Ciwandan, tanpa menyentuh dana tukar guling,” tutup Eko. (red)
