BANTENHUB.ID – Tayangan Xpose Uncensored di Trans7 tentang kehidupan Pondok Pesantren Lirboyo langsung memicu gelombang reaksi keras dari masyarakat dan kalangan santri.
Banyak pihak menilai program itu justru menyudutkan pesantren melalui narasi tendensius yang mencederai nilai luhur tradisi keislaman dan kebangsaan.
Framing negatif tersebut menimbulkan luka moral mendalam karena menyerang simbol adab, kesederhanaan, serta spiritualitas yang selama ini dijaga pesantren.
“Tradisi santri menghormati kiai bukan eksploitasi, tetapi bentuk ta’dzim dan pengabdian tulus yang tumbuh dari nilai keilmuan Islam,” ujar Abdul Jabar, pengurus NU Lebak.
Ia menegaskan bahwa memberi amplop atau ngesot kepada kiai mencerminkan penghormatan tulus, bukan tindakan rendah sebagaimana digambarkan dalam tayangan.
Oleh karena itu, ia menilai media seharusnya menampilkan pesantren dengan perspektif adil, bukan dengan pandangan yang sinis dan merendahkan.
“Pesantren telah menjadi benteng moral bangsa dan pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI serta membentuk generasi berakhlak mulia,” tegasnya.
Resolusi Jihad
Sejarah membuktikan, pada 22 Oktober 1945 KH. Hasyim Asy’ari bersama para kiai dan santri mengumandangkan Resolusi Jihad untuk melawan penjajahan.
Peristiwa besar itu kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional, simbol perjuangan dan cinta tanah air yang menyala di dada para santri.
“Menjelang Hari Santri Nasional, publik seharusnya diajak merefleksikan jasa ulama, bukan disuguhi tayangan yang menodai kemuliaan pesantren,” katanya.
Walaupun Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf, banyak santri menilai langkah tersebut belum sepadan dengan luka moral yang sudah timbul.
Sebagai respons, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu bergerak cepat melakukan evaluasi agar kesalahan serupa tidak berulang di masa depan.
“Luka moral akibat tayangan itu harus diobati dengan tanggung jawab nyata, bukan sekadar kata maaf di layar televisi,” tegas Pengurus NU Lebak.
Boikot
Gerakan moral #BoikotTrans7 pun menggema di berbagai kalangan santri sebagai wujud solidaritas menjaga marwah dan kehormatan lembaga pesantren.
Kredibilitas media, menurutnya, tidak diukur dari keberanian menuduh, tetapi dari komitmen terhadap fakta, keseimbangan, dan kejujuran publik.
“Media yang beradab harus sadar, satu kalimat keliru bisa memecah bangsa, satu gambar bias dapat menyalakan bara perpecahan,” ujarnya menegaskan.
Indonesia, lanjutnya, membutuhkan media yang menyejukkan, bukan memanaskan, media yang menjaga kebenaran tanpa menistakan nilai dan keyakinan umat.
Kebebasan pers memang penting, namun tetap harus berjalan seiring rasa hormat terhadap agama dan budaya sebagai jati diri bangsa Indonesia.
“Bangsa besar ialah bangsa yang menegur dengan adab, memperbaiki dengan kasih, serta menjaga kebenaran dengan kejujuran dan keseimbangan,” tutupnya. (red)
