CILEGON, BANTENHUB.ID – Aktivis Mulyadi Sanusi alias Cak Mul menyerukan semua pihak agar bersatu dan tegas dalam melawan premanisme anggaran di Kota Cilegon.
Menanggapi isu pengkondisian proyek APBD, ia menekankan pentingnya menjaga etika serta memperkuat komitmen bersama untuk melawan premanisme anggaran secara konsisten.
Menurutnya, semangat dalam mengawal proyek seharusnya tidak berubah menjadi tekanan intimidatif yang justru memperkeruh suasana politik daerah.
“Kami mendukung keterbukaan dan keadilan dalam proyek APBD. Namun, kritik harus berbasis data, bukan bersumber dari asumsi liar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Mul memperingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti kuat justru dapat menjadi bumerang dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
Ia juga menyoroti bahwa sistem pengadaan berbasis e-katalog dan LPSE telah membuka peluang transparansi serta mempersempit ruang intervensi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Jika ada oknum yang bermain dalam proyek, menurutnya, pihak terkait harus mengungkapkannya secara jelas, bukan malah menggiring opini seolah seluruh proses berlangsung secara kotor.
Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi sehat antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD sebagai kunci dalam mengawal tata kelola anggaran.
“Kritik bisa kita sampaikan melalui jalur audiensi resmi. Jadi, bukan dengan gaya tekanan jalanan atau ancaman demi kepentingan proyek pribadi,” ujarnya menambahkan.
Ia menilai gaya lama seperti intimidasi untuk merebut proyek sebagai bentuk nyata premanisme anggaran yang wajib dihentikan secara bersama-sama.
Tidak hanya itu, Cak Mul juga menolak keras penggunaan label organisasi hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai proyek dengan cara curang.
Sebagai penutup, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah membuka ruang kritik konstruktif, menjunjung transparansi anggaran, serta menggerakkan kolaborasi untuk melawan premanisme anggaran. (red)
